Dalam pembahasan rapat tersebut disepakati adanya program kerja bersama anatara SEKATA dan KORPRI dengan menghasilkan beberapa hasil program kerjsa sebagai berikut :

Konsolidasi / Koordinasi dengan pihak Managemen secara berkala
Rapat Anggota SEKATA bulan Juli 2009 dengan Agenda :

Mengusulkan ke Manajemen ( Direksi) melalui DPP Pusat dalam  rangka  memberikan tali Asih kepada Anggota SEKATA di Seluruh Indonesia yg mengalami Musibah  ( Meninggal Dunia bagi Peserta dan keluarga yang tertanggung) dan atau bagi anggota SEKATA yg berhenti karena Pensiun atau keluar. Dengan cara setiap anggota mengiur setiap bulan dipotong dari gaji sebesar Rp 10.000,00 dan kepada anggota yang mengalami kejadian tersebut diatas akan mendapat kan Tali Asih sebagai berikut :

• Karyawan berhenti karena Pensiun/Meninggal/Keluar sebesar Rp.20.000.000 tanpa melihat jabatan/golongan
• Istri yang tertunjang sebesar Rp 5.000.000
• Anak yang tertanggung sebesar Rp 2.500.000

Mengusulkan kepada Manajemen Cabang untuk memberikan sumbangan UDW bersifat insidentil kepada anggota keluarga yang tertanggung melalui pemotongan gaji bulan berikutnya setelah kejadian dengan rincian :

Kepala Cabang  Rp. 50.000-, Kepala Bidang  Rp. 35.000,Kepala Seksi /Fungs  Rp. 25.000,Pelaksana Rp. 10.000,-

Mengundang Seminar ketenagakerjaan dari DISNAKERTRANS, JAMSOSTEK .

Membuat Website SEKATA Purwokerto

Memberikan tanda identitas SEKATA berupa JAKET kepada seluruh Anggota ( Bulan Juli 2009)

Memberi Cinderamata kepada anggota SEKATA yang Mutasi/Promosi

Menyusun Rencana Kerja Anggaran SEKATA pada bulan Juli 2009 untuk tahun 2010

Asisten Deputi Urusan Jaminan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Soekamto Masirun mengungkapkan, tugas DJSN kelak adalah menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional (SJSN). “Ini merupakan implementasi dari undang-undang (UU) Nomor 40/2004 Pasal 6 tentang SJSN. Salah satunya membentuk DJSN,” terangnya ke kONTAN Kamis (9/10).

Tujuan program SJSN itu antara lain memayungi seluruh warga masyarakat dengan mengikuti program asuransi kesehatan. Sebab, dahulu program perlindungan ini hanya khusus kalangan tertentu saja, semisal pegawai negeri, TNI, dan pegawai swasta. Setidaknya, ada lima program utama SJSN, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan, serta jaminan kematian.

Lebih lanjut Soekamto menerangkan, DJSN ini terdiri dari 14 anggota dengan seorang ketua. Dalam keanggotaan itu terdapat beberapa unsur perwakilan. Di antaranya, lima orang perwakilan pemerintah, enam orang unsur tokoh dan ahli jaminan sosial, serta empat orang dari unsur organisasi pemberi kerja.

Kata Soekamto, kepengurusan DJSN sendiri saat ini tinggal menunggu pelantikan. “Prosesnya kapan masih dibahas dalam rapat. Kemungkinan besar dalam waktu dekat,” tambahnya. Dia menambahkan, setelah pelantikan tersebut secara otomatis DJSN langsung dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Sebenarnya, pembicaraan pembentukan DJSN sudah dilakukan sejak 2005 silam. Akan tetapi, penyelesaiannya baru dapat dirampungkan sekarang.

Menurut Soekamto, DJSN nantinya adalah pemegang kendali sistem jaminan sosial secara menyeluruh. Sedangkan, pelaksana penyelenggara jaminan sosial akan ditangani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS tersebut, lanjutnya, akan beranggotakan empat perusahaan negara. Mereka adalah PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen.
Purwadi

Apa yang dimaksud dengan kompetensi? Pada tahun-tahun sebelumnya, setiap tenaga kerja yang baru masuk, diberikan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan skill dan knowledge agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun disadari bahwa peningkatan dari sisi skill dan knowledge saja tidak cukup, karena banyak tenaga kerja yang pandai namun attitude nya kurang, oleh karena itu diperlukan tambahan berupa soft kompetensi.

Di dalam implementasinya, sulit untuk menilai keberhasilan dari pendidikan soft kompetensi ini. Bagaimana mengukur integritas dari seseorang? Walaupun seseorang telah menerima pendidikan berupa soft maupun hard kompetensi, namun mengukur integritas memerlukan waktu yang panjang. Bahkan hasil pendidikan secara hard kompetensi sendiripun, rata-rata evaluasi yang dilakukan baru pada level 2, yaitu baru pada evaluasi pengajar apakah materi pendidikan telah sesuai dengan yang diharapkan, bagaimana penyampaian materi tersebut di kelas. Evaluasi bahkan belum sampai menyentuh, apakah setelah mendapatkan pendidikan, pekerja dapat meningkatkan kinerja pada unit kerjanya masing-masing. Apalagi bilamana pendidikan yang diberikan bersifat konseptual, yang akan memerlukan waktu cukup panjang untuk menghasilkan perubahan. Bahkan pendidikan aplikasi, yang diharapkan dapat meningkatkan skill secara langsung, atau mengurangi kesalahan, baru dapat diukur apabila pekerja yang bersangkutan meningkat skill nya serta berkurang melakukan kesalahan.

Pada dasarnya pendidikan diperusahaan dapat dibagi tiga: pendidikan rekrutmen, pendidikan pengembangan dan pendidikan aplikasi. Pendidikan rekrutmen ditujukan bagi para pekerja yang baru masuk diperusahaan, pendidikan dimaksudkan agar pekerja tadi mendapat pemahaman dan pelatihan sebagai bekal untuk bekerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Pendidikan pengembangan, dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan pekerja dari sisi konseptual, dan berjenjang. Sedangkan pendidikan aplikasi dimaksudkan untuk meningkatkan skill sesuai unit bisnis masing-masing. Setiap kurikulum pendidikan telah memasukkan unsur soft dan hard kompetensi secara inherent, namun bagi jenis kompetensi yang tak dapat disampaikan secara inherent dengan hard kompetensinya, dikemas dalam bentuk key kompetensi .

Pendidikan berbasis kompetensi memang diperlukan bagi perusahaan, terutama agar setiap orang mendapat posisi sesuai dengan kompetensinya, serta match dengan kebutuhan perusahaan. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang pas dengan kebutuhan, sebelumnya perlu dilakukan assessment terhadap pekerja yang memenuhi kriteria. Assessment yang dilaksanakan hendaknya telah memenuhi kompetensi bidang yang akan dimasuki beserta tingkat kedalamannya. Ini untuk mempermudah dalam pelaksanaan pendidikannya, sehingga dalam setiap kelompok peserta didik diharapkan kompetensi nya telah sama, karena hal ini akan memudahkan pelaksanaan pendidikan.

Ditulis dalam Manajemen

PPSDM Mampu meterjemahkan apa yang diinginkan oleh pihak Taspen melalui permainan-permainan dan simulasi baik di indoor maupun outdoor, demikian juga para peserta yang  berjumlah 30 orang karyawan golongan VI yang datang dari berbagai daerah cepat membaur kedalam ranah kebersamaan.

Lima kompetensi inti PT Taspen adalah Integrity, Achive Orientation, Concern for Order, Interpersonal Understanding dan Customer Service Orientation mampu dijabarkan oleh para peserta dengan baik.

Oleh : Jazair Mafaridik

BAB I

Pendahuluan

A. Latar belakang masalah

Kegiatan kehumasan di perusahaan menjadi sebuah keharusan untuk membangun citra perusahaan. Kehumasan dipahami menjadi sebuah senjata ampuh untuk mempengaruhi opini publik terhadap perusahaan, tetapi kendala terbesar dalam perkembangan Kehumasan di Indonesia adalah kesalah pahaman para pembuat keputusan di perusahaan dalam menanggapi kegiatan kehumasan.

Banyak yang berpikir bahwa kehumasan hanyalah identik dengan tugas membuat kliping berita, tukang ketik siaran pers dan Pidato Pimpinan, protokoler , corong perusahaan, tukang potret, membuat media internal, dan lain-lain. Anggapan yang demikian kemudian mengarah pada asumsi bahwa menjadi petugas humas tidak diperlukan keahlian khusus , setiap orang bisa menjadi petugas humas, maka jadilah bagian humas sebagai tempat buangan pegawai yang tidak cocok di bagian lain.

Kesalahan yang lebih mendasar lagi adalah belum ditempatkannya humas dalam struktur organisasi yang memungkinkan baginya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kesalahan lainnya adalah dalam kegiatannya masih banyak yang hanya bersifat satu arah kepada publik eksternalnya saja, sedangkan publik internal ( pemilik saham, karyawan ) masih jarang diperhatikan, apalagi dalam bentuk komunikasi dua arah timbal balik masih jarang / sedikit yang dapat melakukannya..

Saat ini perusahaan mempunyai paradigma baru dengan meluncurkan Visi, Misi dan Budaya organisasi yang menjadi komitmen bersama dan menjadi tanggungjawab seluruh komponen perusahaan mulai dari pejabat hingga tingkat karyawan pelaksana, Visi, Misi dan budaya Organisasi tersebut akan terwujud manakala kita bisa memerankan dan menjalankan tugas kita masing-masing secara profesional dengan didasari integritas dan etika yang tinggi.

Disisi lain kita membutuhkan dukungan dari pemerintah agar kita dipercaya untuk mengemban amanah dari masyarakat (stake holder) sebagai salah satu perusahaan yang mampu mengelola Jasa Asuransi yang terpercaya.

Bertolak dari fenomena demikan itulah maka sudah saatnya jika humas Taspen segera berbenah diri, Jika dulu Perusahaan memposisikan diri lebih tinggi dari masyarakat (stake holder), maka harus disadari bahwa konfigurasinya kini telah berubah, Perusahaan dan Masyarkat (stake holder) memiliki posisi yang sejajar.

B. Perumusan masalah

Sejalan dengan perkembangan pengetahuan, wawasan dan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh stake holder terhadap perusahaan dan upaya untuk meminimalisir gap yang semakin dalam serta adanya keinginan perusahaan untuk meyakinkan dirinya dimana Taspen mampu menjalankan Visinya dan Misinya, maka dibutuhkan adanya media yang dapat menjelas-jelaskan tentang segala kegiatan berikut perkembangannya terhadap publik (stake holder)

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut kiranya perlu lebih meningkatkan peran humas di perusahaan yang saat ini masih belum dioptimalkan.

C. Pembatasan Masalah

Asumsi dasar dari karya tulis ini berdasarkan pada pengamatan penulis sendiri yang telah menjalankan fungsi kehumasan selama tiga bulan di PT TASPEN (Persero) Cabang Purwokerto, dalam pengamatan penulis bahwa fungsi humas tidak bisa dilaksanakan secara optimal manakala peran yang diberikan sangat terbatas dan tidak bisa melaksanakan fungsi humas sebagaimana mestinya.

D. Tujuan dan kegunaan Penulisan

1. 1. Tujuan Penulisan

a) Untuk menganalisa sejauh mana peran humas di PT Taspen (Persero) Cabang Purwokerto

b) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi humas terhadap perusahaan

1. 1. Kegunaan Penulisan

a) Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam penentuan strategi perusahaan

b) Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan latihan dalam menerapkan teori teori yang didapat kedalam praktek di Perusahaan.

E. Hipotesis

1. 1. Dengan dimasukkannya kehumasan kedalam struktur organisasi secara terpisah dari Bidang Persum akan meningkatkan performa perushaan.

BAB II

Analisa Situasi dan Analisa Persoalan

1. Analisa Situasi

Jauh sebelum perang dunia pertama meletus , ada sebuah pameo yang beredar di kalangan kerajaan-kerajan di Eropa , mereka mengatakan bahwa siapa saja yang menguasai lautan, maka dia menguasai dunia. Setelah perang dunia kedua menyebar ke seluruh pemjuru dunia, orang kemudian mengubah orientasi. Pameo baru terkait penguasaan dunia pun muncul. Kali ini, siapayang menguasai minyak dan bahan energilah yang akan menguasai dunia. Hal ini pulalah yang kemudian membuat negara-negara semacam Inggris, Amerika Serikat, Italia dan Rusia berlomba-lomba menguasai ladang-ladang minyak di seluruh dunia. Namun kini ’resep’ untuk menguasai dunia sudah berubah lagi. Sekarang ini, siapa yang menguasai informasi, merekalah yang akan menguasai dunia. Lihatlah bagaimana Amerika menyeret hampir semua negara dalam perang yang digembar-gemborkannya sebagai perang terhadap terorisme. Siapa yang paling berperan memuluskan jalan Amerika untuk membujuk semua Negara agar mematuhi keinginan George W Bush. Tak lain adalah media Amerika mempunyai media-media paling besar di dunia. Mereka memenuhi halaman dan tayangannya dengan kekejaman para teroris yang menimbulkan tangisan, amputasi, kesedihan dan hal-hal lain yang menyentuh perasaan. Buntutnya, simpati dunia pun muncul. Sukarela maupun ’dipaksa’, mereka akhirnya mengikuti sang polisi dunia. Menyatakan perang terhadap terorisme. Dari sini kita bisa melihat, bagaimana peranan media telah ikut mengubah dunia. Bisa menghancurkan, tapi bisa juga menyembuhkan.

1. Peran dan Fungsi Humas

Humas memiliki peran yang sangat penting, hal ini sudah banyak diungkapkan oleh presiden , wakil presiden atau menteri dan dirjen setiap kali ada pertemuan badan koordinasi kehumasn di berbagai tempat.

Di tangan Humaslah citra suatu institusi akan ditentukan , apakah akan kelihatan bonafid atau malah justru kelihatan arogan dan tak peduli dengan masyarkat sekitarnya. Sayangnya masih banyak orang menganggap fungsi dan kerja kehumasan itu sebagai hal yang tidak penting. Bahkan ada anggapan yang menyatakan orang yang bekerja di humas adalah orang yang dibuang karena kerap membuat masalah.

Peranan humas di lingkungan pemerintahan sebenarnya sangat penting dalam membangun citra positif bangsa dan negara. Hal ini ditegaskan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufik Effendi dalam Lokakarya Tingkat nasional tentang Revitalisasi Peranan Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang diselenggarakan oleh BAKOHUMAS Pemerintah (Dep.Kominfo) dan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Manado Convention Center, 4-5 Juni 2007. Apalagi dewasa ini pemerintah tengah menghadapi berbagai persoalan kemasyarakatan yang mendasar, yakni peningkatan investasi guna mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Karena itu,pemilihan people (mengacu pada prinsip 6 P yang harus dibenahi dalam suatu lembaga kehumasan yaitu people, proces, practice, product, paln dan publication) yang akan ditempatkan dalam bagian kehumasan harus benar-benar tepat.

Demikian kata Sekjen Departemen Komunikasi dan Informasi RI pada Pembukaan Bimbingan Tekhnik Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Keahlian dan Keterampilan Pejabat Fungsional Pranata Humas di Hotel Pandanaran Semarang, Senin (28/4) lalu pernah mengatakan, person dalam humas harus dipilih yang kredibel dan profesional.

Menurutnya Humas harus dapat membentuk image-image posititf bagi lembaganya. Karena itu humas menurutnya harus mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya.

Bagi saya, kerja seorang humas melebihi seorang wartawan. Karena dia harus bisa mendapatkan berita atau kabar lebih dahulu dari wartawan. Disinilah dituntut perlunya orang yang kredibel untuk melakukan hal itu. Apalagi seorang staf humas tidak cuma melayani media, tetapi juga melayani institusi horizontal dan vertikal yang ada di sebuah lembaga. Karena itu pekerjaannya seharusnya memang lebih berat dari seorang wartawan.

Kesulitan kemudian muncul ketika lembaga-lembaga vertikal dan horizontal di sekitarnya ternyata tak mempunyai kesamaan visi tentang informasi yang harus dibagi. Akibatnya, kadang ada informasi-informasi yang terlambat untuk disampaikan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan fokohumas di Hotel Sahid menyerukan kepada pelaku kehumasan pemerintah untuk selalu menyampaikan kebenaran, merencanakan pembangunan image, menggunakan bahasa yang tepat, menggunakan teknologi informasi dan melakukan evaluasi secara terus menerus.

”Kelima hal tersebut dapat menjadi acuan bagi kehumasan untuk meningkatkan fungsi humas dalam membangun citra positif Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri” kata Presiden pada peresmian pembukaan pertemuan tahunan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakorhumas) Pemerintah Kamis kemarin di Hotel Sahid, Denpasar, Bali.

Selain untuk pengembangan kinerja, lima masukan tersebut juga dapat mematangkan proses revitalisasi humas dalam menghadapi pengesahan UU Kebebasan Pemperoleh Informasi.

Presiden mengajak Bakorhumas Pemerintah untuk menyikapi kebebasan dengan moralitas, akhlak, etika, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dapat direspon masyarakat dengan turut serta berperan aktif dalam pembangunan.

Dalam pertemuan sejenis, wakil presiden Jusuf Kalla menekankan perlunya perubahan paradigma tentang fungsi dan peranan humas. ”Humas yang modern harus bisa menganalisa berita. Menjelaskan apa, bagaimana, sebab dan rencana ke depan pemerintah atas suatu pemberitaan (issu).

Humas Pemerintah menurut Jusuf Kalla harus memiliki beberapa persyaratan agar menjadi Humas yang handal, antara lain :

1. Harus mampu menguasai masalah, dengan banyak membaca termasuk membaca peraturan perundangan.

2. Diperlukan kecepatan menyelesaikan masalah dan adanya motivasi.

3. Perlu penguatan diri atau peningkatan SDM humas.

4. Mempunyai kredibilitas.

5. Mempunyai hubungan baik denhan media.

Nah, sekarang ini sudahkan orang-orang seperti itu ada di jajaran humas anda? Atau malah jangan-jangan suara sumbang yang mengatakan bahwa humas adalah tempat pembuangan masih berlaku?

Kuasai Informasi, Manfaatkan Media

Seiring dengan makin majunya jaman, humaspun harus bisa berjalan beriringan dan memanfaatkan media, baik media massa maupun media alternatif.

Menjaga hubungan baik dengan orang-orang dari media massa adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh humas. Namun jangan salah mengartikan istilah ’menjaga hubungan baik’ ini dengan melakukan hal-hal yang berada di luar tugas profesional seorang pranata humas.

Bagi seorang wartawan, ketersediaan informasi yang lengkap lebih berarti dibanding misalnya memberikan sesuatu yang berada di luar tugas utamanya. Kadang kesulitan para wartawan dalam mengakses informasi dari pemerintahan atau sebuah lembaga adalah karena kabag humas justru tak tahu menahu ketika sebuah peristiwa terjadi. Sementara pimpinan tertinggi di lembaga tersebut, entah karena alasan birokratis atau memang enggan memberikan tanggapan, sangat susah ditemui.

Image yang muncul kemudian adalah berita yang timpang dan terkesan hanya menjelek-jelekkan sebuah lembaga. Padahal hal ini muncul karena tidak adanya sikap proaktif dari lembaga tersebut, dalam hal ini adalah bagian humasnya.

Selama ini mungkin kebanyakan orang menganggap media massa lebih menyukai berita-berita miring, kebobrokan, kebodohan, kegagalan pemerintah, korupsi, PNS selingkuh dan lain-lain. Orang-orang di lembaga pemerintahan bahkan kerap menganggap media tidak adil karena tak pernah memuat keberhasilan sebuah daerah dan prestasinya. Padahal hal ini tentu tidak akan terjadi jika humas bisa proaktif mewartakan prestasi dan keberhasilan sebuah daerah/lembaga.

Inti utama dari memanfaatkan media massa adalah bagaimana humas bisa memberikan informasi yang memenuhi kriteria news value yang ditetapkan sebuah media. Baik dari segi issue maupun waktu dan pengemasannya.

Jika perlu, pekerjakan orang-orang khusus dengan keahlian khusus di bidang ini